KPU Tulungagung Tunggu Penyerahan Dukungan Bakal Calon Perseorangan

Tulungagung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung hingga kini belum menerima berkas dukungan perbaikan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur peseorangan, Suparlan-Suprayitno. 

Komisioner KPU Tulungagung, Mohammad Fattah Masrun, mengatakan, sesuai dengan hasil verifikasi berkas dukungan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, pasangan perseorangan tersebut wajib menyerahkan bukti dukungan dari masyarakat sejumlah 90.062. Dukungan tersebut sebagai syarat utama untuk bisa lolos dalam proses pencalonan kepala daerah. 

"Karena dari verifikasi tahap pertama yang lalu, pasangan Suparlan-Suprayitno yang dinyatakan memenuhi syarat hanya 18.721 dukungan, maka masih kurang 45.031 dukungan. Maka pada tahap perbaikan mereka harus menyerahkan dua kali lipatnya yaitu 90.062 dukungan," katanya, Jumat (19/1/2018).

Dijelaskan, proses penyerahan bukti dukungan tersebut wajib diserahkan ke panitia pendaftaran paling lambat Sabtu besok (20/1/2018). Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan, kandidat tersebut tidak melakukan proses perbaikan, maka hampir dipastikan tidak bisa lolos menjadi calon kepala daerah. 

"Otomatis kalau tidak menyerahkan dukungan maka tidak akan bisa dilakukan verifikasi faktual. Kalau untuk proses penetapan calon akan dilakukan pada tanggal 12 Februari mendatang bersamaan dengan calon dari jalur paartai politik," jelasnya. 

Selain belum memenuhi syarat pencalonan, Suparlan-Suprayitno juga masi memiliki sejumlah kekurangan syarat calon, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), surat keterangan tidak pailit, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang serta beberapa persyaratan lain. 

"Informasinya hari kelengkapan berkas syarat calon itu mulai di cicil, sedangkan untuk syarat pencalonan, berupa 90.062 dukungan katanya masih belum hari ini, karena belum siap," imbuhnya. 

Sementara itu terkait berkas dari bakal calon petahana, Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo dinyatakan telah lengkap, sedangkan untuk pasangan Margiono-Eko Prisdianto masih mengalami kekurangan berupa LHKPN. 

"Kalau pasangan Margino-Eko Prisdianto yang kurang dari wakilnya. Informasi dari pihak LO (Liason Officer) untuk kekurangan akan diserahkan besok," jelasnya. 

Sedangkan disinggung terkait dengan hasil tes kesehatan terhadap tiga pasangan bakal calon di RSAL dr Ramelan Surabaya, seluruhnya dinyatakan memenuhi telah memenuhi persyaratan. 

Pasangan Perseorangan Tulungagung Akui Berat Penuhi Syarat Dukungan

Tulungagung - Pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah Tulungagung ditutup dengan penyerahan berkas pasangan calon dari jalur perseorangan, Suparlan-Suprayitno.

Pasangan kandidat tersebut datang ke Kantor KPU Tulungagung di Jalan KHR Abdul Fattah Gg IV Nomor 3 Tulungagung pada pukul 21.45 WIB. Pihak KPU langsung melakukan proses verifikasi dan pemeriksaan berkas yang telah diserahkan.

Ketua KPU Tulungagung, Suprihno, mengatakan, proses pemeriksaan berkas dilakukan hingga tengah malam. Hasilnya, persyaratan pendaftaran pasangan Suparlan-Suprayitno masih banyak ditemukan sejumlah kekurangan.

"Sesuai hasil pleno yang kami lakukan, KPU menerima berkas tersebut, namun pihak pasangan bakal calon harus melengkapi kekuragan pada masa perbaikan,"  katanya, Kamis (11/1/2018).

Sejumlah kekurangan yang belum dilengkapi oleh kandidat jalur perseorangan tersebut antara lain, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Laporan Harta Kekayaan Penyelengga Negara (LHKPN),  surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang, serta sejumlah persyaratan lainnya.

"Rata-rata yang kurang adalah syarat calon,  untuk syarat pencalonan kan sudah ada, yaitu hasil verifikasi dukungan tahap pertama yang lalu," imbuhnya.

Namun suprihno menambahkan, pasangan tersebut juga wajib menyerahkan dukungan dari masyarakat dua kali lipat dari jumlah kekurangan atau 90.062 dukungan.

"Karena Pak Suparlan hanya memiliki 18.721 dukungan sah dari proses verifikasi faktual lalu, maka masih kurang 45.031 dukungan, dua kali lipatnya, yaitu 90.062 dukungan," imbuhnya.

Sementara itu, bakal Calon Bupati Tulungagung, Suparlan mengaku sejumlah kekurangan tersebut pihaknya, akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi seluruh perayaratan yang diwajibkan.

"Terus terang saja kami yang tumbuh dari masyarakat, yang namanya independen juga tumbuh dari rakyat, tapi rasanya sangat berat sekali persyaratannya itu," ujarnya.

Pihaknya berharap, kedepan regulasi yang menyangkut syarat dukungan dari masyarakat untuk jalur perseorangan bisa dipermudah, sehingga para kandidat perseorangan bisa bersaing dengan calon dari jalur partai politik.

"Agar semuanya sama-sama bisa berjuang dan menikmati pilkada ini dengan jurdil, karena memimpin dan dipimpin itu adalah hak semua warga," imbuhnya.

Meskipun demikian, Suparlan akan berusaha menggalang dukungan sehingga mampu memenuhi persyaratan dukungan masyarakat pada masa perbaikan. 

Ketua PWI Daftar Pilkada, Ini Sikap Pengurus

Tulungagung - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, belum mengambil sikap terkait Pencalonan Ketuanya, Margiono yang terjun ke politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Tulungagung 2018. 

Ketua Bidang Daerah PWI Pusat, Atal Depari, mengatakan, kemungkinan besar Margiono akan nonaktif dari jabatannya dan menunjuk pelaksana harian, guna menjalankan roda organisasi. 

Namun wacana tersebut belum dijalankan oleh para pengurus, karena sesuai dengan aturan organisasinya tidak ada regulasi yang mewajibkan ketuanya untuk mundur saat maju dalam pilkada. 

"Artinya beliau mungkin akan nonaktif, nantinya kami akan pleno dibimbing oleh beliau, kemudian ditetapkan siapa pelaksana hariannya. Tapi pada saat kongres beliau tetap harus mempertanggungjawabkan kepengurusannya. Waktunya kami sendiri belum pasti, bisa jadi Juni atau Juli. Kami akan suport kami ini tokoh kita, apalagi bagi PWI Pak Margiono sangat sukses," katanya, Rabu (10/1/2018).

Atal menambahkan, meskipun ketua PWI mencalonkan diri dalam Pilkada, pihaknya mengimbau seluruh anggotanya untuk tetap menjaga independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jurnalis. 

Maju Pilkada Tulungagung, Ketua PWI : Golek Gawean

Tulungagung - Ketua PWI Pusat Margiono mengaku sengaja maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tulungagung 2018 untuk mendapatkan perkerjaan yang dinilai lebih bermanfaat setelah habis masa tugasnya di organisasi wartawan. 

"(Motivasinya) Golek gawean, gaweanku ketua PWI wes entek tahun ini, jadi ya golek gawean anyar  (pekerjaan saya sebagai Ketua PWI sudah habis tahun ini, jadi cari kerjaan baru) yang manfaat untuk keluarga dan masyarakat," kata Margiono di sela-sela pendaftaran di KPU Tulungaagung. 

Pihaknya mengaku siap untuk berkompetisi memperebutkan kursi Tulungagung satu melawan kandidat petahana Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo. Optimisme tersebut didukung oleh masih politik sembilan partai politik yang mengusungnya. "Tidak ada terget (suara), sebanyak-banyaknya.," ujarnya.  

Disinggung terkait, program yang akan diusung, Ketua PWI ini mengaku akan melakukan pembenahan seluruh sektor agar lebih baik dibanding pemerintahan yang dijalankan saat ini. 

"Program setiap orang bisa membuatnya, pendidikan baik, pendidikan murah, sandang pangan sembako murah, pendidikan keagamaan bagus, ekonomi berkembang, semua orang pasti begitu, praktiknya yang penting," ungkapnya. 

Dalam Pilkada Tulungagung 2018 ini Margiono dan pasangannya Eko Prisdianto diusung oleh sembilan partai politik dengan jumlah kekuatan di DPRD sebanyak 37 kursi. Kesembilan parpol tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Hanura, PKB, Partai Demokrat, PAN, PPP, PBB dan PKS. 

Sementara itu KPU Tulungagung memastikan menerima berkas pendaftaran dari Margiono-Eko Prisdianto, setelah dilakukan proses pemeriksaan syarat administrasi pencalonan dan dukungan pencalonan. 

"Untuk pasnagan ini sudah memenuhi syarat, namun ada dua kekurangan karena masih proses, yaitu LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan yang kedua adalah surat pernyataan tidak memiliki tangguan utang dari Pengadilan Negeri Tulungagung," katanya. 

Menurutnya, selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap berkas pencalonan yang diserahkan oleh masing-masing pasangan calon. Selain itu KPU juga mempersiapkan tahapan berikutnya, yakni tes kesehatan bagi seluruh kandidat yang mendaftar. 

Dengan pendaftaran Margiono, maka pencalonan dari jalur partai politik dinyatakan telah ditutup, karena partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tulungagung telah habis. 

"Total 50 kursi DPRD, 13 kursi mendaftarkan petahana Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo dan 37 kursi mendaftarkan Margiono-Eko Prisdianto. Tinggal nanti kami menunggu calon perseorangan Pak Suparlan-Suprayitno  sampai pukul 24.00 WIB," ujar Suprihno. 

Daftar Cabup Tulungagung, Ketua PWI Pusat Tidak Mundur

Tulungagung - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Margino memastikan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai ketua organisasi profesi wartawan meskipun terjun ke politik praktis sebagai calon Bupati Tulungagung. 

Margiono mengatakan, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PWI tidak ada pasal yang mewajibkan anggota maupun pengurus yang maju dalam pilkada untuk mengundurkan diri. 

"Saya berakhir di PWI Juni, tidak perlu mundur saya, di aturan PWI tidak ada aturan mundur. (apakah ada plt) Tergantung saya, kalau saya bilang plt ya plt, pelaksana harian maka ya pelaksana harian," katanya di Kantor KPU Tulungagung, Rabu (10/1/2018). 

Dalam Pilkada Tulungagung 2018, Ketua PWI Pusat Margiono mendaftarkan diri sebagai kandidat Calon Bupati berpasangan dengan dalang wayang kulit, Eko Prisdianto. Pasangan ini diusung oleh sembilan partai politik dengan kekuatan mayoritas, yakni 37 kursi di DPRD Tulungagung. 

Sementara itu kandidat petahana Syahri MUlyo-Maryoto Bhirowo diusung 13 kursi DPRD Tulungagung, dengan rincian 12 kursi PDIP dan 1 kursi Partai Nasdem.

Ketua PWI Pusat Daftar Cabup Tulungagung

Tulungagung - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat, Margiono mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Bupati Tulungagung ke kantor KPU setempat dengan menggandeng dalang Eko Prisdianto.

Margiono datang ke Kantor KPU Tulungagung di Jalan KHR Abdul Fattah  Pukul 13.15  bersama perwakilan sembilan parpol pengusung, satu parpol pendukung serta ratusan simpatisan, dengab diiringi kesenian rebana.

Proses pendaftaran sempat tertunda hingga setengah jam karena menunggu kehadian ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Adim Makarim.

Ketua KPU Tulungagung, Suprihno, mengaku terpaksa menunda proses pendaftaran beberapa saat, karena seusai PKPU III, pasangan calon harus datang langsung bersama ketua partai pengusungnya ke tempat pendaftaran.

"Sekarang pimpinan parpol sudah hadir maka proses pendaftaran sudah bisa dimulai," katanya, Rabu ( 10/1/2018).

Sementara itu Ketua DPC Hanura Tulungagung, Hambali, mengatakan, para pengurus partai politik tersebut sengaja datang ke kantor KPU untuk mengantarkan dan mendaftarkan pasangan yang telah direkomendasi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2018-2023.

"Pasangan Calon Bupati yaitu Pak Margiono dan  Calon Wakil Bupati Pak Eko Prisdianto," katanya.

Menurutnya, sesuai sengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat partai politik terdapat sembilan parpol yang menyatakan mengusung ketua PWI tersebut, yakni,  Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP dan PBB. Sembilan parpol tersebut memikiki kekuatan kursi di DPRD Tulungagung sebanyak 37. 

"Ada sembilan partai yang mengusung, sembilan ini adalah angka keramat, semoga bisa sukses dalam pencalonan ini," katanya.

Sementara itu Komisioner KPU Tulungagung, Mohammad Fattah Masrun mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penelitian kelengkapan berkas pasangan bakal calon kepala daerah tersebut sebelum.

"Kami akan teliti terlebih dahulu seluruh berkas yang disyaratkan, kami butuh waktu sekitar satu jam, nanti apabila telah lengkap akan kami terima dan diberikan tanda bukti penerimaan," ujarnya.

Hingga saat ini terdapat dua pasangan Balon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung yang mendaftarkan diri ke KPU setempat, yakni pasangan petahana Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo yang diusung PDIP (12 kursi) serta Partai Nasdem (satu kursi) serta pasangan Margiono-Eko Prisdianto yang diusung sembilan parpol parlemen dengan total kekuatan 37 kursi. 

Calon Petahana Tulungagung Lengkapi Berkas Pendaftaran

Tulungagung - Pasangan petahana bakal Calon Bupati dan Wakil Bupatu Tulungagung, Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo (Sahto) kembali ke KPU setempat untuk melangkapi sejumlah berkas pendaftaran untuk Pilkada 2018. 

kandidat yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Nasdem tersebut datang langsung ke KPU Tulungagung dengan didampingi asisten dan sejumlah pendukungnya. Mereka menyerahkan kekurangan berkas berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta surat keterangan tidak memiliki tunggakan utang. 

"Ini sudah kami lengkapi sehingga InsyaAllah hari ini semua persyaratan sudah kami penuhi, tinggal nanti diverifikasi oleh KPU Tulungagung," katanya, dikantor KPU Tulungagung, Rabu (10/1/2018). 

Sementara itu Ketua KPU Tulungagung, Suprihno membenarkan penyerahan berkas perbaikan yang dilakukan oleh pasangan Sahto. Dengan penyerahan berkas tambahan tersebut maka pasangan petahana hanya kurang menyerahkan daftar tim kampanye. 

"Sebetulnya kemarin itu untuk surat keterangan tidak punya tanggungan utang sudah diserahkan, tetapi keliru, karena yang mengeluarkan adalah Pengadilan Tata Niaga Surabaya, seharusnya Pengadilan Tulungagung," katanya. 

Dijelaskan, sesuai dengan mekanisme yang ada, untuk kelengkapan berkas tim kapanye masih bisa diserahkan hingga tanggal 16 mendatang, bersamaan dengan proses verifikasi berkas pendaftaran. 

Saat ini KPU Tulungagung masih menunggu proses pendaftaran dari bakal calon lain yang sebelumnya telah mengambil berkas pendaftaran. Diperkirakan masih ada dua bakal calon yang akan mendaftar, yakni pasangan Margiono-Eko Prisdianto yang diusung koalisi besar serta pasangan perseorangan Suparlan-Suprayitno. 

Calon Petahana Tulungagung Belum Serahkan LHKPN

Tulungagung - Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati petahana Tulungagung, Syahri Mulyo-Maryoto Birowo masih memiliki kekurangan persyaratan dalam pendaftaran. 

Ketua KPU Tulungagung, Suprihno, mengatakan, berkas yang masih belum diserahkan adalah Laporan Harta Kekayaan Pejabatan Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Informasinya itu sudah diproses, hanya saja untuk surat tanda terimanya belum belum diterima. Karena sudah diproses maka masih bisa di lakukan proses perbaikan hingga akhir pendaftaran," katanya, Senin (8/1/2018). 

Meski demikian, KPU menyatakan berkas pendaftaran telah menenuhi persyaratan dan diberikan tanda terima. Sedangkan kekurangan berkas bisa diserahkan pada hari berikutnya. 

Sementara itu, bakal Calon Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, mengaku siap melengkapi seluruh berkas yang masih kurang. Pihaknya menargetkan dalam dua hari ke depan akan terpenuhi. 

" Kami harus mempersiapkan diri, kalau ada yang pilih  kurang akan kami penuhi. Setelah itu kami akan mengikuti tes kesehatan maupun psikologi," katanya. 

Dikatakan, dalam Pilkada tahun ini pihaknya optimistis mampu memenangkan proses pemilihan kepala daerah tersebut. Pihaknya mengklaim, dengan berbekal dukungan dari PDIP dan Partai Nasdem akan lebih mudah untuk merebut kursi Tulungagung satu. 

"Kami tetap optimistis, dulu kami bukan siapa-siapa, tapi sekarang kinerja kami sudah jelas, maka target kemenangan harus lebih baik (dibanding lima tahun lalu)," ujarnya. 

Bacalon petahana Pilkada Tulungagung 2018 ini merupakan kandidat pertama yang mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada, dengan diusung 13 kursi DPRD, masing-masing PDIP 12 kursi dan Partai Nasdem satu kursi. 

Daftar Pertama, Petahana Tulungagung Diarak Seribu Pendukung

Tulungagung - Pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo-Maryoto Birowo mendaftarkan diri ke KPU setempat dengan diantar oleh seribu lebih pendukungnya. 

Arak-arakan kandidat petahana ini dimulai dari kantor DPC PDI Perjuangan, selanjutnya massa bergerak mengelilingi kota dengan iring-iringan sepeda motor. Selanjut pasangan petahana diantar lokasi pendaftaran sekitar pukul 10.30 WIB dengan diiringi hadrah serta kesenian tradisional. 

Dalam proses pendaftaran di KPU, pasangan berakronim Sahto yang diusung PDIP dan Partai Nasdem tersebut, diterima langsung oleh Ketua KPU, Suprihno serta seluruh komisioner. 

Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Supriyono, mengatakan, partainya dan Partai Nasdem mendaftarkan Sahto untuk ikut berkompetisi dalam Pilkada Tulungagung 2018. 

"Kami ke KPU untuk mengantarkan Sahto, harapan kami pasangan kami diterima, dan apabila ada kekurangan bisa segera diberi informasi agar bisa dipenuhi," katanya, Senin (8/1/2018).

Pihaknya mengaku akan mengikuti seluruh tahapan dan prosedur yang ditetapkan dalam proses pendaftaran calon kepala daerah. KPU diharapkan aktif menjalin komunikasi dengan tim pasangan calon, sehingga apabila ada informasi bisa segera diterima. 

Sementara itu, Ketua KPU Tulungagung, Suprihno, mengatakan, pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo merupakan kandidat kepala daerah yang pertama kali mendaftar ke KPU Tulungagung. Pihaknya menerima langsung seluruh berkas pendaftaran pasangan Sahto, dilanjutkan dengan pengecekan oleh tim KPU.

" Nanti apabila sudah dinyatakan lengkap maka akan kami berikan tanda terima berkas pendaftaran," katanya. 

Surprihno bersyukur karena di hari pertamanya pendaftaran bakal calon kepala daerah, langsung ada yabg mendaftarkan diri. Diharapkan, seluruh tahapan pendaftaran dan pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai tahapan yang ditetapkan. 

Nasdem Ikut Rekom Syahri Mulyo

Tulungagung - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengusung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Syahri Mulyo-Maryoto Birowo dalam Pilkada 2018 bersama PDIP.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Tulungagung, Ahmad Djadi, mengatakan surat rekomendasi tersebut telah diserahkan langsung kepada calon petahana pada Kamis malam.

"Ini prosesnya panjang, pada Agustus 2017 DPP melakukan survei terhadap elektabilitas para kandidat dan memang pasangan Sahto (Syahri Mulyo-Maryoto Birowo) lebih unggul dari yang lain,"  katanya, Jumat (5/1/2018).

Selain faktor elektabilitas, keputusan untuk memberikan rekomendasi kepada calon petahana tersebut juga dilihat dari progres pembangunan yang telah dilakukan pasangan tersebut selama hampir lima tahun terakhir.

"Kami mengamati, pembangunan fisik terus meningkat, terlebih (pelaksanaan) dana desa (DD) Tulungagung nomor satu di Indonesia. Jadi melihat realita yang ada akhirnya menjatuhkan dukungan ke Sahto," ujarnya.

Djadi mengaku akan menggerakkan seluruh elemen partainya untuk memenangkan pasangan incumbent tersebut di seluruh wilayah Tulungagung.

Sementara itu, bakal Calon Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo mengatakan, tambahan pengusung dari partai besutan Surya Paloh tersebut memberikan asupan energi tambahan untuk memenangkan pilkada  27 Juni mendatang.

"Kami sudah komunikasi sebulan lebih, tapi sifatnya prifat sehingga tidak gegabah menyampaikan informasi itu. Sebenarnya rekomendasi itu sudah terulis 14 Desember 2017, tapi sebelum itu kan ada proses," katanya.

Dengan bergabungnya Partai Nadem, jumlah pengusung calon petahana menjadi dua parpol, yakni PDIP dengan 12 kursi di DPRD Tulungagung dan Partai Nasdem satu kursi.

Polres Tulungagung Terima Anggaran Pengamanan Pilkada Rp4 M

Tulungagung - Kepolisian Resort Tulungagung, menerima kucuran anggaran pengamanan Pilkada 2018 sebesar Rp4 miliar, mulai awal hingga akhir tahapan Pilkada.

Kapolres Tulungagung, AKBP Yong Ferrydjon, mengatakan, anggaran yang berasal dari APBD Tulungagung tersebut akan digunakan untuk melakukan pengamanan seluruh rangkaian dalam tahapan pemilihan Bupati Tulungagung maupun pemilihan Gubernur Jawa Timur.

"Alhamdulillah yang disetujui sekitar Rp4 miliar. Kalau untuk pola pengamanan akan kami sampaikan nanti, karena di sini belum tahu jumlah calonnya ada berapa," katanya, Jumat (5/1/2018).

Pihaknya optimistis, anggaran yang disediakan tersebut cukup untuk membiayai seluruh proses pengamanan yang dijalankan. Sedangkan untuk mendukung pengamanan Pilkada Tulungagung, polisi menyiapkan 750 personil atau tiga perempat dari seluruh kekuatan Polres Tulungagung.

"Itu nanti masih akan didukung personil dari instansi lainnya. Kami akan selalu mengamankan disetiap rangkaian pilkada," ujarnya kepada sejumlah wartawan di Mapolres Tulungagung.

Yong menambahkan, selain menyiapkan para personil pengamanan, pihaknya juga telah menyiagakan sekumlah piranti pendukungnya, mulai dari armada hingga persenjataan.

"Kami juga sudah melakukan pemetaan terhadap kerawanan yang bada di sini, karawanan itu macam-macam mulai dari kecurangan hingga yang lainnya," jelasnya.

Sementara itu Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo menegaskan, pemerintah daerah telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pilkada, termasuk ketersediaan anggaran.

"Semuanya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, anggaran dan lain sebagainya. Kami berharap seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) termasuk Satpol PP maupun Kesbang dapat mendukung penuh pelaksaan pilkada," katanya.