Tulungagung - Pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan konektivitas seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya mewujudkan infrastruktur transportasi yang tepat guna.
Untuk itu, Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) bersama dengan mitra stategis Komisi V DPR RI menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kebijakan bidang prasarana transportasi dan integrasi moda dengan mengusung tema "Pengembangan Konektivitas Transportasi Wilayah Tulungagung dan Sekitarnya" pada Senin (22/5).
"Kabupaten Tulungagung menempati posisi 3 teratas di Eks Karisidenan Kediri dengan pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi indikator ekonomi. PDRB sebagian besar ditopang oleh Industri pengolahan dan perdagangan. Untuk itu, infrastruktur transportasi dan integrasi moda sangat diperlukan agar perekonomian Kabupaten Tulungagung dapat tumbuh optimal dan memiliki daya saing yang kuat dengan Kota/Kabupaten disekitarnya," ujar Umar Aris.
Lebih lanjut Umar menyampaikan guna mewujudkan konektivitas infrastruktur diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengawasan dari legislatif. Sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan sejumlah pihak terkait, khususnya pemerintah daerah diperlukan agar program pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan dengan optimal.
Selaras dengan Umar Aris, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jawa Timur VI, Sri Rahayu mengatakan bahwa jaringan transportasi merupakan kebutuhan pelayanan dasar dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama mendorong sektor perekonomian di suatu wilayah. Oleh karena itu dalam perencanaannya perlu disinergikan dengan baik oleh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta melalui integrasi moda.
"Dengan perencanaan jaringan transportasi yang baik di Provinsi Jawa Timur tentunya dapat meningkatkan perekonomian nasional, khususnya Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi yang memiliki industri dan usaha yang sedang berkembang selain itu dapat mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah," ungkapnya.
Sri Rahayu menambahkan, pengembangan jaringan transportasi dapat dilihat dalam bentuk pembangunan terminal-terminal transportasi, baik darat, laut (dalam hal ini Pelabuhan), maupun udara (dalam hal ini bandara).
Di Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa simpul transportasi seperti terminal dan stasiun kereta. Diharapkan dari fasilitas transportasi yang ada dapat dioptimalkan sebagai sarana penghubung antarmoda transportasi di berbagai daerah untuk dipergunakan oleh seluruh masyarakat.
Sri Rahayu menyebutkan salah satu proyek yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) adalah Bandara Dhoho Kediri.
"Proyek pembangunan bandara ini menjadi contoh untuk melancarkan konektivitas antar wilayah khususnya di Jawa Timur dan daerah penyangganya seperti Kab. Tulungagung, Kota Kediri, Kab. Blitar dan Kota Blitar. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan pembangunan integrasi moda dari dan menuju Bandara Dhoho," jelas Sri Rahayu.
Sementara itu, Kepala Pusat Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Novyanto Widadi menyebutkan bahwa Kabupaten Tulungagung merupakan kota dengan posisi yang strategis, lokasinya yang berada pada jalur transportasi Blitar-Tulungagung-Trenggalek serta Tulungagung-Kediri sangat berpotensi meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan transportasi yang efektif dan efesien.
"Dengan Pengembangan Konektivitas Transportasi Wilayah Tulungagung dan sekitarnya tentunya diharapkan dapat dapat meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk lokal, memudahkan perjalanan antarlokasi, serta menghubungkan wilayah dengan pusat-pusat ekonomi, pendidikan, dan pariwisata," jelasnya
Pada kesempatan yang sama Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menyebut bahwa Kabupaten Tulungagung yang terletak di sisi selatan wilayah Jawa Timur memiliki posisi yang menguntungkan.
"Kabupaten Tulungagung memiliki potensi wilayah yang luar biasa. Seiring dengan terbukanya akses kawasan selatan saat ini di wilayah Kabupaten Tulungagung mulai berkembang kawasan wisata pantai namun terdapat beberapa lokasi Pantai yang masih terkendala dengan aksesbilitas yang belum optimal," ujar Maryoto.
Maryoto berharap dengan adanya dukungan konektivitas transportasi diharapakan akan mampu meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya.
Hadir sebagai pembicara, Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Suni Wibowo menyampaikan beberapa program kebijakan untuk menciptakan konektivitas transportasi dalam mendukung pengembangan ekonomi. Sesuai dengan rencana program pengembangan yang tercantum dalam Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
"Di Kabupaten Tulungagung terdapat bebarapa rencana program antara lain pembangunan jalan lintas selatan/Pansela (JLS) sepanjang 50,97 km di wilayah Kabupaten Tulungagung, pembangunan jalan tol Kertosono-Kediri-Tulungagung, pembangunan trase selingkar wilis serta pembangunan Double Track Rel Kertosono-Tulungagung-Malang" ungkapnya.
Gatut menambahkan bahwa pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung termasuk dalam program percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur serta mendukung Proyek Strategis Nasional, Bandar Udara Doho Kediri. Perencanaan Ruas Jalan Tol Kediri - Tulungagung, Wilayah Propinsi Jawa Timur telah dimulai sejak tahun 2020 dan pada Desember 2022 telah ditetapkan lokasi pembangunannya oleh Gubernur Jawa Timur.
Rencana Jalan Tol Kediri-Tulungagung diharapkan dapat menunjang aksesibilitas yang dibutuhkan dari Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan sehingga kebutuhan perjalanan dari wilayah selatan Provinsi Jawa Timur dapat terlayani
"Sementara untuk pembangunan Trase Selingkar Wilis terdapat 17 km jalan yang belum terbangun di Kabupaten Tulungagung. Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis membutuhkan campurtangan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur dikarenakan pengembangan bersifat regional. Dibutuhkan grand design pengembangan kawasan selingkar wilis sebagai dasar dalam proses pengembangan kawasan
Proses konektivitas transportasi ini tentunya bukanlah proses yang instan dalam tahap awal dapat mengalami berbagai macam tantangan namun dengan eksistensi dan komitmen terhadap transportasi yang berkelanjutan dan kolaborasi pemerintah daerah serta pengawasan dari legislatif pada akhirnya akan menciptakan multiplier effect bagi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Turut hadir dalam kegiatan ini, Plt Kepala Pusat Studi Ekonomi Islam Unbraw, Ibu Dr. Sri. Muljaningsih,SE,MSP; Kadishub Kabupaten Blitar, Agus Santosa; Kepala Dishub Tulungagung, Bagus Kuncoro, Dishub Kota Blitar, Edi Winarno; Dishub Kota Kediri, Gede Sasana Gibyo; Perwakilan Bupati Kabupaten Blitar, Krisna Triatmanto; Dinas PErhubungan Provinsi Jawa Timur, Bapak Saikudin.
