BPJS Kesehatan : JKN-KIS Bisa Digunakan di Daerah Mudik

Tulungagung - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tulungagung memastikan akan tetap memberikan pelayanan kepada para peserta JKN KIS meskipun saat mudik lebaran. Ratusan Fasilitas Kesehatan (Faskes) disiapkan di wilayah Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, M Idar Aries Munandar, mengatakan pada momen libur lebaran 2019 ini pihaknya memberikan kemudahan kepada para peserta JKN KIS untuk mendapatkan layanan kesehatan di lokasi mudik, meskipun yang bersangkutan tidak terdaftar di tempat tujuan.

"Sehingga peseta JKN tidak perlu khawatir meskipun mudik di kampung halaman tetap bisa memanfaatkan JKN apabila butuh layanan kesehatan. Peserta tinggal datang ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang telah kerjasama dengan BPJS," kata Munandar, Senin (27/5/2019) saat jumpa pers di Istana Tulungagung. 

Peserta juga bisa mengakses layanan rujukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) di daerah mudik masing-masing. Pemberian kemudian untuk FKTP tersebut berlaku di seluruh Indonesia. Hanya saja peserta dibatasi maksimal tiga kali layanan pada saat periode mudik lebaran 29 Mei - 13 Juni 2019.

Untuk peserta yang membutuhkan layanan kesehatan di luar jam kerja akan mendapat pelayanan di Instalasi Gawat Darurat.

Nandar menambahkan, di wilayah Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan terdapat 174 FKTP yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada peserta JKN KIS. Dengan rincian Tulungagung 94 unit, Trenggalek 45 unit dan Pacitan 35 unit , terdiri dari puskesmas, klinik maupun praktik dokter mandiri,  sehingga total FKTP di tiga daerah mencapai 174 unit.

"Sedangkan untuk faskes lanjutan ada 14 unit, yakni Tulungagung 10, Trenggalek 2 dan Pacitan 2," imbuhnya.

Inilah daftar Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) tersebut :

Tulungagung, RSUD dr Iskak, RSUI Orpeha, RS Bhayangkara, RSI Madinah, RSU Muhammadiyah Bandung, RSU Era Medika, RSU Prima Medika, RSU Satiti Prima Medika, RSIA Trisna Medika, RSU Putra Waspada.

Trenggalek, RSUD dr Soedomo dan RS Budi Asih, sedangkan Pacitan, RSUD dr Darsono serta RSIA Agung Mulia.

Lanjut Nandar, untuk mempermudah para peserta JKN dalam mencari faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan bisa diakses melalui layanan JKN mobile berbasis android.

"Kalau dengan JKN mobile, kita bisa melihat faskes mana yang dekat dengan kita, karena ada tracking GPS-nya," ujarnya.

Selain itu pada saat libur lebaran, kantornya juga masih memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat maupun peserta yang melakukan sejumlah pengurusan terkait jaminan kesehatan. Di Kantor Cabang, Kantor Kabupaten/Kota Pulau Jawa, dan beberapa Kantor Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa, layanan khusus bagi peserta JKN-KIS disediakan mulai tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 pukul 08.00 - 12.00 waktu setempat. 

Peserta bisa melakukan pendaftaran bayi baru lahir (khusus bagi peserta Pekerja Penerima Upah/PPU dan Penerima Bantuan Iuran/PBI), pencetakan kartu bayi baru lahir, perbaikan data dan pencetakan kartu peserta PBI yang sedang dirawat inap, re-aktivasi anak PPU berusia di atas 21 tahun yang masih kuliah dan sedang dirawat inap, dan penanganan pengaduan yang membutuhkan solusi segera.

"Selain di Kantor Cabang, selama masa libur lebara kami juga membuka layanan khusus di rumah sakit melalui Petugas Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) rumah sakit, yang meliputi pendaftaran bayi baru lahir bagi peserta segmen mandiri, perhitungan denda layanan, dan penanganan pengaduan di rumah sakit, baik yang terkait dengan pelayanan rumah sakit maupun pengaduan yang butuh solusi segera," pungkasnya. 

PWNU Jatim : Elit Politik Harus Ikut Diinginkan Suasana Jelang Pengumuman Hasil Pemilu

Tulungagung - Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur meminta para elit politik di tingkat nasional maupun daerah untuk mendinginkan suhu politik pascapemilu. Bukan justru membuat keresahan dengan isu gerakan-gerakan inkonsistitusional. 

Wakil Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Hadi Mohammad Mahfudz, mengatakan isu gerakan "people power" untuk melawan konstruksi yang sah di Indonesia justru akan membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat, terutama bagi warga di daerah. Padahal saat ini kondisi pascapemilu di daerah cukup kondusif dan aman. 

"Kalau sampai terjadi people power tentu dampaknya sangat luas, makanya kepada elit politik saya mengajak untuk melapangkan dada. Kemudian kepada para aparat hukum berbuatlah seadil-adilnya, sehingga people power tidak terjadi," kata Hadi Mohammad Mahfudz, Jumat (17/5/2019). 

Momen bulan puasa seharusnya menjadi saat yang tepat untuk melakukan rekonsiliasi, berbagai perbedaan pilihan dalam pemilu lalu harus dinetralkan kembali dan kembali bersatu. 

Namun apabila ada para pihak yang merasa masih adanya ketidakadilan dalam proses demokrasi, seharusnya disalurkan melalui lembaga-lembaga negara yang telah disediakan. 

"Gunakanlah jalur-jalur yang sesuai konstitusi, apakah itu melalui Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar pria yang juga menjabat ketua MUI Tulungagung ini. 

Hal senada disampaikan Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Tulungagung, Pdt Tri Hadianto. Menurutnya cukup banyak jalur hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para peserta pemilu apabila tidak puas dengan perolehan atau proses dari pemungutan suara. 

"Saya rasa memang kurang pas kalau sampai ada people power, kalau memang dirasa ada kecurangan, kan ada MK, Bawaslu dan lain-lain. Nanti yang memutuskan sah atau tidaknya dari situ," kata Tri Hadianto. 

Dikatakan, kerukunan umat beragama dan masyarakat yang telah terjalin selama ini jangan sampai terpecah belah akibat adanya pergerakan yang tidak sesuai dengan konstitusi di Indonesia. 

"Untuk masyarakat dan elit politik juga harus sabat menunggu tahapan penetapan hasil pemilu dari KPU," imbuhnya. 

Sempat Beda Pilihan, Ribuan Pendukung Capres Senam Bareng "Persatuan Indonesia"

Tulungagung - Meskipun sempat berbeda pilihan saat pilpres, ribuan anggota komunitas senam di Tulungagung kompak mengelar senam bareng bertema "Persatuan Indonesia".  Mereka sepakat mengakhiri perbedaan pilihan dengan menggelorakan perdamaian. 

Para peserta yang didominasi emak-emak tersebut dengan semangat mengikuti gerakan senam yang dipimpin dari para instruktur di halaman GOR Lembupeteng. Yang menarik para instruktur juga merupakan gabungan dari kedua pendukung capres. 

"Kami kemarin pada saat pilpres memang sempat berbeda pilihan, para instruktur juga demikian, kemarin yang Zumba mendukung Prabowo-Sandi, kemudian kami mendukung Jokowi-Ma'ruf. Tapi sekarang bersatu kembali," kata ketua Paguyuban Instruktur Senam, Astinawati, Rabu (1/5/2019). 

Menurutnya, tidak ada lagi alasan untuk memperpanjang perbedaan, sebab seluruh masyarakat telah memberikan hak suaranya pada 17 April lalu. Sedangkan terkait presiden dan wakil presiden yang akan terpilih bukan lagi menjadi persoalan.  

"Siapapun presidennya harus kita dukung, yang paling utama adalah persatuan Indonesia," ujarnya. 

Asti berharap, dengan kegiatan senam bareng ini, mampu menjadi pendorong masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kebersamaan. Terlebih bagi para pecinta senam terus menggelorakan kebersamaan melalui kegiatan positif berupa senam demi menyehatkan masyarakat. 

Sedangkan terkait presiden yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan, para emak-emak pesenam ini berharap, terus bekerja keras dalam melakukan pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga membangun mental dan fisik masyarakat. 

"Kami sangat berharap program Germas atau gerakan masyarakat hidup sehat terus ada, agar masyarakat kita ini sehat," imbuhnya.