Tulungagung - Pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi mencopot Tri Hariadi dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).
Dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang digelar Kamis (11/12/2025), Tri menjadi satu–satunya pejabat yang tidak hadir. Posisi Sekda saat ini akan diisi oleh Pelaksana Harian (PLH) sambil menunggu proses penetapan pejabat definitif.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan bahwa proses mutasi tersebut merupakan hasil evaluasi kinerja dan uji kompetensi yang dilakukan oleh panitia seleksi di Surabaya.
"Hasil tes yang mengetahui adalah tim pansel. Atas dasar itu kita melaksanakan kegiatan hari ini," ujar Gatut.
Bupati juga menyebut, pelantikan untuk Tri akan dilakukan secara terpisah setelah yang bersangkutan kembali dari agenda kedinasan di Bangkalan, Madura.
Meski begitu, Gatut Sunu menegaskan bahwa pergantian Sekda dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk sementara posisi tersebut akan dijalankan oleh PLH sebelum dilakukan mekanisme lelang jabatan untuk Sekda definitif.
"Kita tidak ingin salah menunjuk orang. Lebih baik sedikit mundur tapi hasilnya maksimal," katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Tulungagung, Suroto, menjelaskan bahwa penyesuaian jabatan Sekda bukan merupakan demosi. Berdasarkan PP 17/2020, peralihan antar jabatan pimpinan tinggi dilakukan melalui mekanisme mutasi dan uji kompetensi.
"Sekarang tidak ada istilah penurunan eselon. JPT Pratama itu setara, baik yang sebelumnya dikenal sebagai eselon 2A maupun 2B," jelasnya.
Di sisi lain, pelantikan kali ini merupakan bagian dari mutasi dan promosi terhadap 15 pejabat pimpinan tinggi pratama. Terdapat 10 pejabat yang dimutasi dan lima lainnya mendapat promosi dari jabatan administrator.
Bupati Gatut Sunu menegaskan bahwa seluruh proses berjalan objektif dan bebas praktik jual beli jabatan. "Saya pastikan tidak ada transaksional dan tidak ada jual-beli jabatan," tegasnya dalam pidato pelantikan.
Bupati juga memberikan pesan khusus kepada para pejabat baru agar segera menuntaskan serapan APBD 2026 dan menyiapkan perencanaan RKPD 2027 secara lebih efektif.
"Saya perintahkan jangan bermain-main dengan anggaran. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
EmoticonEmoticon